Ketua Panwaslu Sumsel, Ruslan Ismail yang ditemui Kamis (15/9/2011) mengatakan, jumlah penggelembungan suara yang ditemukan mencapai 400 suara. Sementara DPT yang ditetapkan KPU di Kecamatan Bayung Lincir ada 1.413 mata pilih.
Pelanggaran ini diduga dilakukan oleh anggota PPS dan bersinergi dengan Ketua PPK di daerah Muara Merang Kecamatan Bayung Lincir.
"PPS tersebut pada 12 September, sudah dipanggil ke Kantor Kesbangpol Linmas Provinsi Sumsel, untuk dilakukan BAP.
"Saat proses BAP, saya diminta mendampingi saja," kata Ruslan.
Hasil BAP terungkap dan Ketua PPS A Rivai yang membuat pernyataan dan ditandatangani di atas materai.
Dari cerita PPS, satu hari mereka diundang PPK untuk melakukan pertemuan dengan anggota KPU di Sekayu, dan ternyata bukan dengan KPU melainkan dengan salah satu oknum calon Bupati Muba.
Sumber: SRIPOKU.COM
Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan yang akan digelar 27 September 2011 telah memasuki masa kampanye. Namun dugaan manipulasi data pemilih kembali mencuat di tengah tahap kampanye tersebut.
Dugaan manipulasi seperti penggelembungan perhitungan daftar pemilih tetap (DPT) dan berbagai kecurangan lainnya, akan menguntungkan calon incumbent yakni Bupati Muba saat ini, yaitu Pahri Azhari.
Menurut Ketua Tim Kampanye Pemenangan Dodi Reza Alex Noerdin dan Islan Hanura, H Rabik, sejak awal sudah ada pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilukada. Dia mencontohkan, kecurangan tersebut berupa data pemilih yang berubah-rubah.
Pemilukada kali ini akan diikuti oleh pasangan Pahri-Beni, Dodi Reza Alex Noerdin-Islan Hanura dan Sulgani-Sujari.
“Mulai dari DPT dari Dukcapil Muba sebanyak 421.000 pemilih. Dari DPT ini, seharusnya jadi patokan untuk DPS namun DPS yang dikeluarkan KPU Muba menjadi 444.084 pemilih. Setelah di verifikasi ulang oleh PPS untuk keperluan DPT, pemilih menjadi 455.318 pemilih atau ada selisih 22. 356 mata pilih,” Rabik.
Selisih jumlah DPT yang sangat tidak realistis itu, sudah dilakukan sebelum penyerahan DPT pada tahun 2010. Penggelembungan ini, ada di beberapa desa dan kecamatan seperti Sungai Lilin dan kecamatan lainnya yang jumlahnya ribuan.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Tim Advokasi DPP Partai Golkar, Syamsul Hidayat yang menjelaskan bahwa indikasi kecurangan dalam tahapan pilkada di Muba tersebut dilakukan secara reguler, serentak dan sistematis. Bahkan ada indikasi KPU Muba dinilai menjadi mesin politik pemenangan salah satu pasangan calon.
“Namun kami tidak bisa menyebutkan siapa pasangan calon itu," kata
Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan investigasi , hasilnya ditemukan berbagai kecurangan dalam tahapan pilkada Muba mulai dari jadwal sampai dengan DPT. Seperti, ada eksodus massa besar-besaran untuk peningkatan mata pilih seperti di Desa Merang.
“Ada sekitar 2.500 pekerja perkebunan kelapa sawit di beri nomor induk kependudukan (NIK), padahal belum tinggal selama 6 bulan dan mereka hanya bekerja sementara. Dan mereka pun masih memiliki KTP Palembang dan luar provinsi,” jelasnya.
Syamsul juga menemukan adanya intervensi birokrasi terhadap anggota dan perangkat desa, yang ditekan untuk membuat surat keterangan domisili dengan cap desa palsu. K
KPU juga memaksakan tahapan pilkada, misalnya deklarasi damai pasangan calon yang dilaksanakan tanggal 9 September dan paparan pasangan calon di DPRD Muba tanggal 10. Padahal pada tanggal 9 sesuai kesepakatan hasil rapat tanggal 5 September di KPU, adalah jadwal verifikasi faktual DPT, yang dilanjutkan deklarasi damai.
Meskipun banyak kecurangan yang terjadi selama proses Pilkada ini, namun menurut Syamsul pasangan Dodi-Islan tidak bakal mundur. Pasalnya, pasangan Dodi-Islan hanya menginginkan pilkada yang bersih, sehingga dapat menghasilkan pemimpin bersih.
Dugaan manipulasi seperti penggelembungan perhitungan daftar pemilih tetap (DPT) dan berbagai kecurangan lainnya, akan menguntungkan calon incumbent yakni Bupati Muba saat ini, yaitu Pahri Azhari.
Menurut Ketua Tim Kampanye Pemenangan Dodi Reza Alex Noerdin dan Islan Hanura, H Rabik, sejak awal sudah ada pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilukada. Dia mencontohkan, kecurangan tersebut berupa data pemilih yang berubah-rubah.
Pemilukada kali ini akan diikuti oleh pasangan Pahri-Beni, Dodi Reza Alex Noerdin-Islan Hanura dan Sulgani-Sujari.
“Mulai dari DPT dari Dukcapil Muba sebanyak 421.000 pemilih. Dari DPT ini, seharusnya jadi patokan untuk DPS namun DPS yang dikeluarkan KPU Muba menjadi 444.084 pemilih. Setelah di verifikasi ulang oleh PPS untuk keperluan DPT, pemilih menjadi 455.318 pemilih atau ada selisih 22. 356 mata pilih,” Rabik.
Selisih jumlah DPT yang sangat tidak realistis itu, sudah dilakukan sebelum penyerahan DPT pada tahun 2010. Penggelembungan ini, ada di beberapa desa dan kecamatan seperti Sungai Lilin dan kecamatan lainnya yang jumlahnya ribuan.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Tim Advokasi DPP Partai Golkar, Syamsul Hidayat yang menjelaskan bahwa indikasi kecurangan dalam tahapan pilkada di Muba tersebut dilakukan secara reguler, serentak dan sistematis. Bahkan ada indikasi KPU Muba dinilai menjadi mesin politik pemenangan salah satu pasangan calon.
“Namun kami tidak bisa menyebutkan siapa pasangan calon itu," kata
Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan investigasi , hasilnya ditemukan berbagai kecurangan dalam tahapan pilkada Muba mulai dari jadwal sampai dengan DPT. Seperti, ada eksodus massa besar-besaran untuk peningkatan mata pilih seperti di Desa Merang.
“Ada sekitar 2.500 pekerja perkebunan kelapa sawit di beri nomor induk kependudukan (NIK), padahal belum tinggal selama 6 bulan dan mereka hanya bekerja sementara. Dan mereka pun masih memiliki KTP Palembang dan luar provinsi,” jelasnya.
Syamsul juga menemukan adanya intervensi birokrasi terhadap anggota dan perangkat desa, yang ditekan untuk membuat surat keterangan domisili dengan cap desa palsu. K
KPU juga memaksakan tahapan pilkada, misalnya deklarasi damai pasangan calon yang dilaksanakan tanggal 9 September dan paparan pasangan calon di DPRD Muba tanggal 10. Padahal pada tanggal 9 sesuai kesepakatan hasil rapat tanggal 5 September di KPU, adalah jadwal verifikasi faktual DPT, yang dilanjutkan deklarasi damai.
Meskipun banyak kecurangan yang terjadi selama proses Pilkada ini, namun menurut Syamsul pasangan Dodi-Islan tidak bakal mundur. Pasalnya, pasangan Dodi-Islan hanya menginginkan pilkada yang bersih, sehingga dapat menghasilkan pemimpin bersih.
Sumber: OKEZONE.COM
DPT Pilkada Muba Janggal
PALEMBANG – Pilkada Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, pada 27 September mendatang ditengarai banyak kecurangan. Salah satunya jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang dinilai janggal.
Menurut Ketua Tim Kampanye Pemenangan Dodi Reza Alex dan Islan Hanura, H Rabik, sejak awal indikasi kecurangan sudah tercium. Kecurangan tersebut berupa data pemilih yang selalu berubah, dari DP4 Dukcapil Muba sebanyak 421.000 pemilih. DP4 ini seharusnya menjadi patokan untuk DPS. “Namun DPS yang dikeluarkan KPU Muba menjadi 444.084 pemilih.
Setelah diverifikasi ulang oleh PPS untuk keperluan DPT, pemilih menjadi 455.318 pemilih atau ada selisih 22. 356 pemilih,” ujar Rabik kemarin. Ketua Tim Advokasi DPP Partai Golkar, Syamsul Hidayat menjelaskan, indikasi kecurangan dalam tahapan pilkada di Muba tersebut dilakukan secara reguler, serentak, dan sistematis. Bahkan ada indikasi KPU Muba dinilai menjadi mesin politik pemenangan salah satu pasangan calon. “Namun kami tidak bisa menyebutkan siapa pasangan calon itu,” katanya. (sierra syailendra)
Menurut Ketua Tim Kampanye Pemenangan Dodi Reza Alex dan Islan Hanura, H Rabik, sejak awal indikasi kecurangan sudah tercium. Kecurangan tersebut berupa data pemilih yang selalu berubah, dari DP4 Dukcapil Muba sebanyak 421.000 pemilih. DP4 ini seharusnya menjadi patokan untuk DPS. “Namun DPS yang dikeluarkan KPU Muba menjadi 444.084 pemilih.
Setelah diverifikasi ulang oleh PPS untuk keperluan DPT, pemilih menjadi 455.318 pemilih atau ada selisih 22. 356 pemilih,” ujar Rabik kemarin. Ketua Tim Advokasi DPP Partai Golkar, Syamsul Hidayat menjelaskan, indikasi kecurangan dalam tahapan pilkada di Muba tersebut dilakukan secara reguler, serentak, dan sistematis. Bahkan ada indikasi KPU Muba dinilai menjadi mesin politik pemenangan salah satu pasangan calon. “Namun kami tidak bisa menyebutkan siapa pasangan calon itu,” katanya. (sierra syailendra)
Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM
DPT Pilkada Muba Diduga Untungkan Incumbent
PILKADA Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan sudah memasuki babak baru yaitu masa kampanye Tapi, berbagai kekurangan mengarah pada dugaan manipulasi, seperti perhitungan Daftar Pemjlih Tetap (DPT) dan berbagaikecurangan lainnya. Manipulasi ini diduga kuat menguntungkan incumbent. Bupati Muba. Pahri Azhari.
Menurut H Rabik. Ketua Tim Kampanye Pemenangan pasangan Dodi Reza Alex Noerdin-Islan Hanura. sejak awal sudah add pelanggaran terhadap pelaksanaan pilkada.
Dia mencontohkan, kecurangan tersebut berupa data pemilih yang berubah-rubah, mulai DPT dari Dukcapil Muba sebanyak 421.000 pemilih. Seharusnya, DPT itu jadi patokan untuk DPS. Tapi, nyatanya. DPS yang dikeluarkan KPUD Muba jadi 444.084 pemilih. Setelah dKcnfikasiulang oleh PPS untuk keperluan DPT, pemilih jadi 455.318 pemilih atau selisih 22. 356 mata pilih.
"Selisih jumlah DPT ini sangat tidak realistis itu Penggelembungan ini. ada di beberapa desa dan kecamatan seperti Sungai Lilin dan kecamatan lainnya yang jum-lahnya ribuan," katanya, kemarin.
Hal sama diungkapkan Ketua Tim Advokasi DPP Partai Golkar. Syamsul Hidayat. Syamsul mengatakan, indikasi kecurangan dalam tahapan Pilkada Muba dilakukan secara reguler, serentak dan sistematis. Bahkan, ada indikasi KPUD Muba menjadi mesin politik pemenangan salah satu pasangan calon. "Tapi, kami tidak bisa menyebutkan siapa pasangan calon itu," ujarnya.
Pihaknya sudah menginvestigasi dan hasilnya ditemukan berbagai kecurangan dalam tahapan Pilkada Muba mulai dari jadwal hingga
DPI. Seperti, ada eksodus massa besar-besaran untuk peningkatan mata pilih seperti di Desa Merang. "Ada sekitar 2.500 pekerja perkebunan kelapa sawit diberi nomor induk kependudukan (NIK), padahal mereka belum lingual selama enam bulan dan mereka hanya bekerja sementara."jelasnya.
Selain itu. Syamsul menemukan adanya intervensi birokrasi terhadap anggota dan perangkat desa. KPUD memaksakan tahapan pilkada, misalnya deklarasi damai pasangan calon yang dilaksanakan 9 September 2011 dan paparan pasangan calon di DPRD
Muba 10 September.
"Padahal tanggal 9 September adalah jadwal verifikasi faktual DPT dan dilanjutkan dengan deklarasi damai. Ini sesuai kesepakatan hasil rapal tanggal 5 September di KPUD." ungkapn
Meskipun banyak kecurangan selama proses pilkada. Syamsul yakin pasangan Dodi-lslan tidak bakal mundur. "Pasangan mi menginginkan pilkada bersih, seni dapat menghasilkan pemimpin bersih." ujarnya. Hasil sun ei independen, katanya, pasangan Dodi-lsl.m masih unggul fi persen dibandinga n pasangan lainnya QAR
Menurut H Rabik. Ketua Tim Kampanye Pemenangan pasangan Dodi Reza Alex Noerdin-Islan Hanura. sejak awal sudah add pelanggaran terhadap pelaksanaan pilkada.
Dia mencontohkan, kecurangan tersebut berupa data pemilih yang berubah-rubah, mulai DPT dari Dukcapil Muba sebanyak 421.000 pemilih. Seharusnya, DPT itu jadi patokan untuk DPS. Tapi, nyatanya. DPS yang dikeluarkan KPUD Muba jadi 444.084 pemilih. Setelah dKcnfikasiulang oleh PPS untuk keperluan DPT, pemilih jadi 455.318 pemilih atau selisih 22. 356 mata pilih.
"Selisih jumlah DPT ini sangat tidak realistis itu Penggelembungan ini. ada di beberapa desa dan kecamatan seperti Sungai Lilin dan kecamatan lainnya yang jum-lahnya ribuan," katanya, kemarin.
Hal sama diungkapkan Ketua Tim Advokasi DPP Partai Golkar. Syamsul Hidayat. Syamsul mengatakan, indikasi kecurangan dalam tahapan Pilkada Muba dilakukan secara reguler, serentak dan sistematis. Bahkan, ada indikasi KPUD Muba menjadi mesin politik pemenangan salah satu pasangan calon. "Tapi, kami tidak bisa menyebutkan siapa pasangan calon itu," ujarnya.
Pihaknya sudah menginvestigasi dan hasilnya ditemukan berbagai kecurangan dalam tahapan Pilkada Muba mulai dari jadwal hingga
DPI. Seperti, ada eksodus massa besar-besaran untuk peningkatan mata pilih seperti di Desa Merang. "Ada sekitar 2.500 pekerja perkebunan kelapa sawit diberi nomor induk kependudukan (NIK), padahal mereka belum lingual selama enam bulan dan mereka hanya bekerja sementara."jelasnya.
Selain itu. Syamsul menemukan adanya intervensi birokrasi terhadap anggota dan perangkat desa. KPUD memaksakan tahapan pilkada, misalnya deklarasi damai pasangan calon yang dilaksanakan 9 September 2011 dan paparan pasangan calon di DPRD
Muba 10 September.
"Padahal tanggal 9 September adalah jadwal verifikasi faktual DPT dan dilanjutkan dengan deklarasi damai. Ini sesuai kesepakatan hasil rapal tanggal 5 September di KPUD." ungkapn
Meskipun banyak kecurangan selama proses pilkada. Syamsul yakin pasangan Dodi-lslan tidak bakal mundur. "Pasangan mi menginginkan pilkada bersih, seni dapat menghasilkan pemimpin bersih." ujarnya. Hasil sun ei independen, katanya, pasangan Dodi-lsl.m masih unggul fi persen dibandinga n pasangan lainnya QAR
Sumber: bataviase.co.id
PEMILUKADA MUSI BANYUASIN
Golkar Ungkap Berbagai Kecurangan
Golkar Ungkap Berbagai Kecurangan
PALEMBANG (Suara Karya): Berbagai kecurangan terjadi menjelang Pemilukada di Musi Banyuasin (Muba), Sumsel seperti dalam perhitungan daftar pemilih tetap (DPT) dan dugaan intervensi kalangan birokrat untuk mendukung calon tertentu.
Namun, pasangan Dodi Reza Alex dan Islan Hanura sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Muba dengan nomor urut 1 yang diusung Partai Golkar ini tetap akan maju dalam pemilihan 27 September mendatang. Menurut Ketua Tim Kampanye Pemenangan Dodi-Islan, H Rabik di Palembang, akhir pekan lalu, sejak awal sudah ada pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilukada.
Dia mencontohkan, kecurangan tersebut berupa data pemilih yang berubah-rubah, mulai dari DPT dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Muba sebanyak 421.000 pemilih.
Dari DPT ini, seharusnya jadi patokan untuk daftar pemilih sementara (DPS) namun DPS yang dikeluarkan KPU Muba menjadi 444.084 pemilih. Setelah diverifikasi ulang oleh panitia pemungutan suara (PPS) untuk keperluan DPT, pemilih menjadi 455.318 pemilih atau ada selisih 22.356 mata pilih.
Selisih jumlah DPT yang sangat tidak realistis itu, sudah dilakukan sebelum penyerahan DPT pada tahun 2010. Penggelembuangan ini, ada di beberapa desa dan kecamatan seperti Sungai Lilin dan kecamatan lainnya yang jumlahnya ribuan.
Hal sama juga diungkapkan Ketua Tim Advokasi DPP Partai Golkar, Syamsul Hidayat yang menjelaskan bahwa indikasi kecurangan dalam tahapan pemilukada di Muba tersebut dilakukan secara reguler, serentak dan sistematis. Bahkan ada indikasi KPU Muba dinilai menjadi mesin politik pemenangan salah satu pasangan calon. "Namun kami tidak bisa menyebutan siapa pasangan calon itu," katanya.
Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan investigasi, hasilnya ditemukan berbagai kecurangan dalam tahapan pemilukada Muba mulai dari jadwal sampai dengan DPT. Seperti, ada eksodus massa besar-besaran untuk peningkatan mata pilih seperti di Desa Merang.
"Ada sekitar 2.500 pekerja perkebunan kelapa sawit di beri nomor induk kependudukan (NIK), padahal belum tinggal selama 6 bulan dan mereka hanya bekerja sementara. Mereka pun masih memiliki KTP Palembang dan luar provinsi," jelasnya.
Syamsul juga menemukan adanya intervensi birokrasi terhadap anggota dan perangkat desa, yang ditekan untuk membuat surat keterangan domisili dengan cap desa palsu. KPU juga memaksakan tahapan pilkada. Terkait itu semua, pihaknya akan melayangkan gugatan. "Kita akan mendesak KPU Sumsel mengambil tindakan terhadap KPU Muba, terhadap kondisi ini sehingga proses pemilukada berjalan bersih," katanya. (Dwi Putro AA)
Namun, pasangan Dodi Reza Alex dan Islan Hanura sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Muba dengan nomor urut 1 yang diusung Partai Golkar ini tetap akan maju dalam pemilihan 27 September mendatang. Menurut Ketua Tim Kampanye Pemenangan Dodi-Islan, H Rabik di Palembang, akhir pekan lalu, sejak awal sudah ada pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilukada.
Dia mencontohkan, kecurangan tersebut berupa data pemilih yang berubah-rubah, mulai dari DPT dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Muba sebanyak 421.000 pemilih.
Dari DPT ini, seharusnya jadi patokan untuk daftar pemilih sementara (DPS) namun DPS yang dikeluarkan KPU Muba menjadi 444.084 pemilih. Setelah diverifikasi ulang oleh panitia pemungutan suara (PPS) untuk keperluan DPT, pemilih menjadi 455.318 pemilih atau ada selisih 22.356 mata pilih.
Selisih jumlah DPT yang sangat tidak realistis itu, sudah dilakukan sebelum penyerahan DPT pada tahun 2010. Penggelembuangan ini, ada di beberapa desa dan kecamatan seperti Sungai Lilin dan kecamatan lainnya yang jumlahnya ribuan.
Hal sama juga diungkapkan Ketua Tim Advokasi DPP Partai Golkar, Syamsul Hidayat yang menjelaskan bahwa indikasi kecurangan dalam tahapan pemilukada di Muba tersebut dilakukan secara reguler, serentak dan sistematis. Bahkan ada indikasi KPU Muba dinilai menjadi mesin politik pemenangan salah satu pasangan calon. "Namun kami tidak bisa menyebutan siapa pasangan calon itu," katanya.
Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan investigasi, hasilnya ditemukan berbagai kecurangan dalam tahapan pemilukada Muba mulai dari jadwal sampai dengan DPT. Seperti, ada eksodus massa besar-besaran untuk peningkatan mata pilih seperti di Desa Merang.
"Ada sekitar 2.500 pekerja perkebunan kelapa sawit di beri nomor induk kependudukan (NIK), padahal belum tinggal selama 6 bulan dan mereka hanya bekerja sementara. Mereka pun masih memiliki KTP Palembang dan luar provinsi," jelasnya.
Syamsul juga menemukan adanya intervensi birokrasi terhadap anggota dan perangkat desa, yang ditekan untuk membuat surat keterangan domisili dengan cap desa palsu. KPU juga memaksakan tahapan pilkada. Terkait itu semua, pihaknya akan melayangkan gugatan. "Kita akan mendesak KPU Sumsel mengambil tindakan terhadap KPU Muba, terhadap kondisi ini sehingga proses pemilukada berjalan bersih," katanya. (Dwi Putro AA)
Sumber: Suarakarya-online.com
Yang Curang Pasti Kalah.....
ReplyDeleteSekarang tahun 2011 era informasi, ternyata masyarakat Muba masih mbak lame tula.
ReplyDeletePayo bekaco kawan penamek gek pacak dilakuke sek serongaktu. Dak ke maju muba kak oleh kondangan bae.
Utak kawan makenye sekolah maken tau kalu la budike urang.
Cubo pintek ngen urang gek ngateke muba banyak utang, pinte nia daftar utangnyetu penamek ke siape keruanke nia tunjukke ke publik.
Kalu cuman ujo kali ujo retinye kamutu la buyanke urang buyan.
KASIAAAAAAN DEH LOH urang sekayu kola urang dusun.
aya setuju, memang banyak isu yang menjelekkan pasangan Dodi dan selalu dikaitkan kemasa lalu.
ReplyDeleteTapi sampai hari ini isu negatif itu cuma kabar burung tidak ada yang memberikan bukti secara hukum diterima.
Kalau memang cuma hasutan alangkah kasihannya kabupaten ini masyarakatnya sudah dibohongi, ya kita semua tahu orang desa mudah menerima informasi yang didengar tanpa tahu benar apa salah.
Saya setuju jika proses hukum harus ditegakkan!
Kasihan Masyarakat Muba.
Penegak hukum harus ambil langkah tegas.
ReplyDeleteJangan sampai berlarut-larut.
Dizaman Pak Alex kami bangga jadi orang Muba, semua berjalan harmonis sampai ke event internasional.
Tapi sekarang SEA GAMES saja pemerintah sini tidak peduli.
Pak Pahri ini kabupaten bukan Desaaaaaaaaa.
Tunjukkan bagaimana seorang Bupati memimpin bukan Kades.
Yang Pasti mencemarkan nama baik H. Alex Noerdin untuk memenangkan pilkada, benar sekitar masalah utang daerah, korupsi, suban dll tanpa bukti.
ReplyDeleteseperti Dodi diisukan bukan putra daerah padahal kuburan puyangnya Dodi ada dikampung 4 (komplek kuburan Pangeran)sangat wajar seorang keturunan Pangeran sekayu menjadi Bupati Muba.
Coba KPK turunkan dulu periksa penggunaan anggaran di Muba jangan-jangan juga amburadul?
ReplyDeleteBisa-bisa ada korupsi masal nih di Muba.
Namanya orang kerja memang lebih suka pemimpin yang amburadul biar bebas berbuat.......
ReplyDeletePak Dodi dan Pak Alex saya usulkan adakan jumpa pers di beberapa stasiun TV jawab semua tuduhan itu khusus untuk masyarakat Muba.
ReplyDeleteSosialisasikan dengan cara hukum yang benar dan elegant.
Jangan sampai karya bapak disini cuma menjadi monumen, jangan sampai anak cucu kami mengenang negatif Bapak hanya karena isu yang mereka dengar. Ingat Pak bahaya laten bisa diwariskan keanak cucu.
sekali lagi Pak, INI BUKAN MASALAH KECIL?
pelajari sejarah kembali.