Pilkada Papua Dilaksanakan oleh DPRP

JAKARTA—Pemerintah akan mengganti sistem pilkada di Papua dan Papua Barat. Pilkada di seluruh daerah di dua provinsi itu akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan kabupaten/kota.

Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Jumat (9-3), memastikan pemilihan secara tidak langsung akan mampu meminimalisasi konflik di daerah. Dia mengklaim telah berdiskusi dengan tokoh adat dan gereja di Papua dan Papua Barat. "Mereka mengganggap mekanisme itulah yang terbaik untuk masyarakat Papua saat ini," katanya.

Apalagi, ujar Gamawan, hampir seluruh pilkada di Papua dan Papua Barat berujung dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, hal itu merupakan bukti masyarakat belum siap melakukan pilkada secara langsung. "Bahkan, Pak Mahfud (Ketua MK) sudah menyarankan, khusus untuk Papua, tidak dilakukan pemilihan langsung," kata dia.

Menurut Gamawan, perubahan sistem itu bisa dilakukan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua atau melalui uji materi ke MK.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat menilai tawaran dari Kemendagri itu adalah langkah paling optimal dalam meminimalisasi konflik di Papua. "Selain itu, dari sisi biaya pun menjadi lebih murah. Apalagi, sebaran masyarakat Papua masih jarang," ujarnya. (U-3)